Loading...
MASIGNCLEANSIMPLE101

Kapolres Metro Jakut Menghadiri Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Jakarta Utara



Jurnal34news.Jakarta - Pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 pukul 09.30 wib bertempat di Aula Sidang Utama Pengadilan Agama Jakarta Utara telah diadakan acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Jakarta Utara menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Utara Dr. Muhammad Yamin Alwi, SH, MH. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Reza Arief Dewanto SIK, Walikota Jakarta Utara Bapak Syamsuddin Lologau, M.Si, Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Utara Bapak Andi Cakra Alam, SH, MH Ketua Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Bapak Robert M Tacoy, SH, MH, Komandan Distrik Militer 0502 Jakut yang diwakili Wadanramil Tanjung Priok Kapten Arh Silaban.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi / pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas. Pengadilan Agama Jakarta Utara telah siap membangun Zona Integritas, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, Bapak Drs Syamsul Bahri, M.H. dalam sambutannya.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Jakarta Utara dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedepannya masyarakat dapat melihat informasi tentang perkara yang telah dilaporkan melalui aplikasi Android SIPITUNG dan dilakukan pelayanan satu pintu agar masyarakat lebih mudah dalam membuat laporan tersebut.

Sumber : FB humas
Share This Article :

KASUS NARKOBA