Loading...
MASIGNCLEANSIMPLE101

Pernyataan Sikap LMP Ketum Adek Erfil Manurung Dengan Terbitnya SKTBH Ditjen AHU kemenkumham

Jurnal34news.com.-Jakarta-Markas besar Laskar Merah putih mengadakan konferensi Press Terkait Terkait atas Terbitnya Surat Keterangan Terdaftar Berbadan Hukum ( SKTBH) dari Ditjen AHU Kemenkumham. Konferensi Press di gelar di markas Besar laskar merah putih di jalan Jl. Jatinegara Timur No.61, RT.11 RW 03 ,Selasa (13/10/2020). 

 Dalam keterangan press rilis nya Ketua Umum Laskar merah Putih Adek Erfil Manurung SH, Mengatakan bahwa Bahwa Perkumpulan Oraganisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih dibawah Komando Ketua Umum Laskar Merah Putih, H. Adek Erfil. Manurung, SH periode 2019 sampai dengan 2024 Adalah satu-satunya Organisasi LMP yang sah diakui oleh pemerintah sesuai Surat Keputusan Terdaftar Badan Hukum (SKTBH) oleh Direktorat Administrasi Hukum (AHU) Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia yaitu : No. AHU-0000978.AH.0108. Tgl. 30 September 2020. 

Lanjutnya, Bahwa ketentuan pasal 59 ayat 1 huruf c PERPU no. 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, berbunyi : Ormas dilarang menggunakan Nama, Lambang, Bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,Lambang,Bendera atau tanda gambar ormas lain atau partai politik. 

Pelanggaran atas ketentuan itu, maka ormas yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT) oleh Mendagri dan pencabutan status badan hukum (Surat Keputusan Terdaftar Badan Hukum/SKTB) sesuai ketentuan pasal 60 ayat 1 Perpu No. 2 tahun 2017 tersebut. 

"Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Markas Besar Laskar Merah Putih dapat segera menertibkan penggunaan Nama, Lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan atau kemiripan atau persamaan keseluruhan dengan Nama, Lambang, Bendera atau tanda gambar ormas laskar merah putih yang sah. 

Penertiban dilakukan melalui Penyampaian Surat Keberatan kepada Menteri Hukum dan Ham dan melalui menteri dalam negeri atau melalui permintaan bantuan kepada kepolisian negara Republik Indonesia." Ujar Adek Erfil 

Selain itu adek Erfil Menjelaskan bahwa Ketentuan pasal 59 ayat 1 huruf c Perpu No2 tahun 2017 wajib ditegakkan demi terwukudnya kepastian hukum di negeri ini. Disisi lain, mencermati pemberitaan melalui media sosial akhir-akhir ini mengenai status Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih dibawah komando Adek Erfil. Manurung, SH selaku Ketua Umum Laskar Merah Putih, yang disampaikan sejumlah oknum pengurus atau anggota Laskar Merah Putih yang dibentuk melanggar Undang Undang Ormas, dan atau tidak mempunyai sama sekali Badan Hukum (ilegal) yang cenderung berisikan muatan penghinaan atau penceramaran nama baik atau fitnah yang menyerang pribadi Tambahnya, maka dengan ini Kami menyatakan sikap : Pertama, kami menyatakan teguran keras (somasi) terbuka kepada semua oknum-oknum yang telah meyiarkan berita bohong (Hoax) yang menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat dan cenderung berisikan muatan Penghinaan/Pencemaran nama baik/Fitnah yang menyerang pribadi, agar segera menarik berita bohong dan menyampaikan permohonan maaf, melalui media yang sama serta Media cetak dan elektronik. 

Kedua, Mendesak kepada semua Oknum-Oknum yang bukan anggota atau Pengurus Laskar Merah Putih dibawah komando Ketua Umum Laskar Merah Putih, Adek Erfil. Manurung, SH selaku Ketua Umum Laskar Merah Putih, agar segera mengganti atau menanggalkan nama, Pakaihan Loreng, Atribut, Lambang dan Bendera yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih. Dan yang Ketiga, Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih adalah bersifat 'Terbuka bagi semua pihak' yang masih ingin menjadi Kader atau anggota atau pengurus Laskar Merah Putih di semua tingkatan, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

(Red)
Share This Article :
Tison

KASUS NARKOBA